PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi;

  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

  2. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;

  3. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Samarinda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Samarinda sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

Mengingat                   

  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah

Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2()19 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64()2);

  2. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan • PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SAMARINDA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Kota Samarinda.

  2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.

  3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas daerah, badan daerah dan kecamatan.

  4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

  5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.

  6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

  • Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

  • Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

  • Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

    1. Dinas;

    2. Sekretariat, terdiri atas:

      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

      2. Sub Bagian Keuangan; dan

      3. Kelompok Jabatan Fungsional.

    3. Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

    4. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelomok Jabatan Fungsional;

    5. Bidang Cipta Karya, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

    6. Bidang Penataan Ruang, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

    7. Bidang Bina Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

    8. Bidang Pertanahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

    9. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

    10.  
  • Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

  • Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Penataan Ruang, Bidang Bina Konstruksi, dan Bidang Pertanahan.

  • Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas, menyelenggarakan fungsi:

    1. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum , penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sumber daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;

    2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan meliputi bina marga, sember daya air, cipta karya, bina konstruksi, penataan ruang dan pertanahan;

    3. Pengawasan dan pengendalian dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;

    4. Pelaksanaan administrasi dinas; dan

    5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasai 5

  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.

  • Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

  • Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

    1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;

    2. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;

    3. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

    4. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

    5. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

    6. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

    7. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;

    8. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

    9. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi;

    10. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;

    11. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;

    12. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

    13. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP),

Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);

  1. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;

  2. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;

  3. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

  4. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas;

  5. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;

  6. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

  7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hurufb angka 1 mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

  2. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;

  3. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;

  4. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;

  5. melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan   peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian;

  6. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;

  7. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;

  8. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;

  9. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;

  10. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

  11. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

  12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Sub bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

  1. menyusun rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

  2. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;

  3. melaksanakan verifikasi kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS ga;ji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

  4. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan Dinas;

  5. melaksanakan penyiapan surat perintah membayar (SPM);

  6. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;

  7. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;

  8. menyusun neraca keuangan Dinas;

  9. mengkoordinir dan menyusun anggaran Dinas;

  10. menyusun laporan keuangan Dinas;

  11. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

  12. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

  13. mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);

  14. menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja

Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Kinerja);

  1. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;

  2. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas;

  3. mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan

Laporan Kinerja);

  1. mengumpulkan data lintas bidang sebagai bahan dokumen Dinas;

  2. mengkoordinir laporan bulanan pelaksanaan kegiatan Dinas;

  3. Mengkoordinir penyusunan RKA/DPA/DPPA Dinas;

  4. menyusun laporan tahunan Dinas;

  5. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

  6. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

  7. Membuat pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

  8. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Marga

Pasal 8

  • Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, melaksanakan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan, melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan,pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

    1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

    2. penyusunan perumusan kebijakan berkaitan dengan bidang tugasnya;

    3. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;

    4. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;

    5. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;

    6. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;

    7. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

    8. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

    9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 9

  • Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kota.

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi;

    1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

    2. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

    3. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

    4. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

    5. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

    6. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;

    7. Pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

    8. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

    9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Cipta Karya

Pasal 10

  • Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis kota dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta, pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional.

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

    1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

    2. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;

    3. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kota;

    4. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;

    5. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kota;

    6. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;

    7. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;

    8. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

    9. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

    10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bidang Penataan Ruang

Pasal 11

  • Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundangan — undangan yang berlaku.

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

    1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

    2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;

    3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;

    4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;

    5. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;

    6. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;

    7. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

    8. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

    9. Pelaksanaan tugas Iainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Bidang Bina Konstruksi

Pasal 12

  • Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Bina Konstruksi Bidang mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

  2. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;

  3. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;

  4. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundangundangan, penyelenggara pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;

  5. Pelaksanaan pembinaan kepada pelaksana pembangunan, mengkoordinir penyusunan peraturan daerah bidang pekerjaan umum dan ijin usaha jasa konstruksi.

  6. Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi dan pengelolaan pengembangan teknologi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Kompeten dalam pengembangan teknologi.

  7. Peningkatan Kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk kontruksi dalam negeri;

  8. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa kontruksi;

  9. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa kontruksi;

  10. Pengembangan pasar dan kerjasama kontruksi;

  11. Pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usahajasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kota.

  12. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;

  13. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan

  14. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Bidang Pertanahan

Pasai 13

  • Bidang Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi pelaksanaan pemberian rekomendasi izin lokasi dalam 1 (satu) daerah kota, rekomendasi izin membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kota, penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam, penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kota, fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kota dan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kota, serta pengelolaan pengkajian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Bidang Pertanahan serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pertanahan mempunyai fungsi:

    1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan dengan pertanahan;

    2. Pelaksanaan fasilitasi pelayanan administrasi dan pembuatan yang berkaitan dengan pemberian izin lokasi, izin pemanfaatan tanah, izin perubahan pengguna tanah dari pertanian ke non pertanian, izin menggunakan tanah negara (IMTN) dan rekom peningkatan status atas tanah berdasarkan surat penunjukan Wali Kota;

    3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kota;

    4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kota;

    5. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kota dan lintas daerah dalam 1 (satu) daerah kota;

    6. Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kota;

    7. Penyelesaian Masalah Tanah Kosong;

    8. Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong;

    9. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kota;

    10. Pelaksanaan pendataan, inventarisasi dan penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda;

    11. Pelaksanaan koordinasi dengan BPN Kota Samarinda dalam rangka pensertifikatan tanah masyarakat;

    12. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;

    13. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah; dan

    14. Pelaksanaan tugas Iainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

  • Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

  • Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

  • Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

  • Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

  • Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 14, dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masingmasing.

  • Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

  • Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh

UPTD

Pasai 17

  • UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;

  • UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:

    1. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan

    2. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.

  • Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB IV

TATA KERJA

Pasai 18

  • Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 1-JVPD serta Sub Bagian Tata Usaha UVPD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

  • Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan peta proses bisnis, meningkatkan pelayanan pu blik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.

  • Setiap pimpinan satuan organisasi wajib meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing- masing.

  • Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masingmasing, bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya termasuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.

  • Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

  • Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dan atau pejabat non Struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

  • Dalam menyampaikan laporan, tembusan disampaikan pula kepada satuan organisasi secara fungsional yang erat hubungannnya dengan bidang tugas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

  • Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 1JPrL) serta Sub Bagian Tata Usaha UPPD diangkat dan diberhentikan dari jabatan oleh Kepala Daerah dari aparatur sipil Negara yang memenuhi syarat sesuai kompetensi berdasarkan hasil seleksi Baperjakat.

  • Persyaratan kompetensi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

    1. kompetensi teknis;

    2. kompetensi manajerial; dan

    3. kompetensi sosial kultural.

  • Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

  • Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.

  • Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

  • Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

  • Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

  • Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

  • Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikasi.

  • Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

JABATAN

Pasal 20

  • Kepala Dinas merupakan jabatan Eselon Il.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

  • Sekretaris Dinas merupakan jabatan Eselon Ill.a atau jabatan administrator.

  • Kepala Bidang merupakan jabatan Eselon Ill.b atau jabatan administrator.

  • Kepala Subbagian dan Kepala I-JPPD tipe A merupakan jabatan Eselon IV.a atau jabatan pengawas.

  • Kepala 1-Jvrl) Tipe B dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPPD tipe A merupakan jabatan Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

  • Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini;

  • -JPrD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota tentang pembentukan Um D; dan

  • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga terhadap hak keuangan dan hak kepegawaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23 Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

  1. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 254), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

  2. Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor

76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2()21 Nomor 261), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.