Kepala Bidang Tata Ruang

Nufida Pujiastuti, ST., M.Sc.

NIP. 198005012006042010

Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Nurvina Hayuni, ST

NIP. 198706132009032003

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Juliansyah Agus, SE

NIP. 197307311992031001



Bidang Tata Ruang

Tugas Pokok dan Fungsi


  1. Bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
  2. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  3. Bidang Penataan Ruang membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

  1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan berkaitan lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan penghimpunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan bidang cipta karya dan tata ruang serta regulasi sektoral terkait lainnya dalam perumusan kebijakan berkaitan bidang tugasnya;
  3. fasilitasi kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
  4. koordinasi dan memantau pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dalam rangka menyusun rencana teknis tata ruang;
  5. pembuatan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  6. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pengaturan dan Pembinaan

Seksi Pengaturan dan Pembinaan dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 1 mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
  2. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang tata ruang serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
  3. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan bimbingan teknis;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dan verifikasi pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang dalam rangka menyusun rencana teknis tata ruang;
  5. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan bidang perencanaan tata ruang sebagai bahan pembuatan peta pengembangan tata ruang;
  6. menetapkan kawasan strategis daerah dan membuat perencanaan tata ruang kawasan strategis Daerah;
  7. membuat rencana umum tata ruang (rencana tata ruang wilayah daerah) dan rencana rinci tata ruang (rencana detail tata ruang daerah dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten) sebagai dasar penyusunan peraturan zonasi;
  8. melakukan telaah, pengkajian dan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang bersama instansi terkait sebagai bahan rekomendasi berupa rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya atau rencana tata ruang yang ada perlu direvisi;
  9. memfasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan tata ruang;
  10. menyusun rencana tata ruang wilayah daerah dengan memperhatikan perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kota, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kota, keselarasan aspirasi pembangunan kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah kota yang berbatasan dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
  11. menghimpun Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan di bidangnya (seksi pengembangan dan teknologi dan kelayakan);
  12. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
  13. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  14. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  15. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 2 mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
  2. menghimpun dan mengkaji peraturan dalam merumuskan kebijakan teknis berkaitan tugas dan fungsi;
  3. menyiapkan bahan koordinasi dan verifikasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dalam rangka menyusun rencana teknis tata ruang;
  4. melaksanakan inventarisasi permasalahan bidang penataan ruang sebagai bahan pengembangan tata ruang;
  5. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang serta menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan tata ruang wilayah daerah;
  6. menyiapkan bahan dan melaksanakan persiapan kerja sama tata ruang antar daerah;
  7. mensinkronkan pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan ruang wilayah administratif sekitarnya melalui pengembangan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain dengan memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM);
  8. memfasilitasi perumusan kebijakan strategis operasionalisasi rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan strategis, perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang, pola ruang wilayah, dan kawasan strategis, serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis;
  9. memfasilitasi bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan tata ruang;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
  11. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  12. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g angka 3 mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
  2. menghimpun dan mengkaji peraturan dalam merumuskan kebijakan teknis berkaitan tugas dan fungsi;
  3. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang;
  4. menyiapkan bahan koordinasi dan verifikasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menyusun rencana teknis tata ruang;
  5. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi data permasalahan yang berkaitan dengan pengendalian pemanfaatan ruang;
  6. melaksanakan dan meneliti laporan dari masyarakat tentang terjadinya penyalahgunaan peruntukan tata ruang serta menyiapkan konsep tindak lanjutnya sebagai bahan pertimbangan atasan;
  7. menyiapkan bahan penyuluhan/sosialisasi aturan tata ruang dan menyusun kerangka acuan kerja dalam rangka bimbingan teknis tata ruang;
  8. melaksanakan fasilitasi bahan rekomendasi dan konsultasi terhadap perencanaan teknis instansi lain yang berkaitan dengan tata ruang;
  9. menyiapkan bahan ketentuan perizinan yang berkaitan dengan tata ruang dan peraturan daerah tentang zonasi berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan;
  10. menyiapkan bahan rekomendasi pembatalan/pencabutan izin pemanfaatan ruang dan mengkaji besaran ganti kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang, merumuskan jenis dan prosedur pemberian insentif dan/atau disinsentif, serta pengenaan sanksi sebagai tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang;
  11. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pemanfaatan ruang;
  12. Penyusunan dan penyiapan penyelesaian permasalahan teknis sehubungan diterbitkannya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Penggunaan Bangunan (Sertifikat Laik Fungsi) terhadap pengaduan masuk serta menyiapkan rancangan keputusan ppenyelesaian permasalahan sesuai hasil musyawarah;
  13. mengawasi perijinan dan konstruksi bangunan sesuai dengan ketetapan dam surat ijin membangun;
  14. pengawasan letak bangun bangunan terhadap garis sempadan, ruang parkir dan keselamatan bangunan;
  15. melaksanakan evaluasi dan penyiapan laporan hasil pengawasan perijinan dan kostruksi bangunann swasta dan pemerintah;
  16. melaksanakan pengendalian terhadap bangunan liar atau bangunan yang tidak memiliki ijin membangun atau tidak sesuai dengan peruntukkannya;
  17. melaksanakan penghentian/penyegelan terhadap bangunan yang sedang dibangun dan tidak memiliki ijin membangun atau tidak sesuai dengan peruntukannnya;
  18. penertiban bangunan yang didirikan diatas tanah yang bukan peruntukkannya dan mencegah berdirinya bangunan sebelum memiliki ijin membangun dengan dibantu oleh instansi teknis terkait;
  19. pelaksanaan penomoran dan registrasi bangunan, baik yang memiliki ijin membangun maupun tidak;
  20. menghimpun laporan bulanan pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan bulanan dinas;
  21. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
  22. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  23. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  24. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.