Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

H. Abdul Samad, AF. ST.

NIP. 196512031989031004

Kepala Seksi Bina Manfaat

Izrulsyah Effendi, ST.

NIP. 197306222005021004

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku, dan Air Tanah

Dedy Sumbawardana, ST. MM.

NIP. 197808142009011002

Kepala Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku, dan Air Tanah

Endro Tomo, ST. MT.

NIP. 196804101992031016



Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Tugas Pokok dan Fungsi


  1. Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, persiapan operasi dan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi, sistem manajemen mutu, bimbingan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan pemanfaatan air, serta penyiapan, penyusuna rencana, dokumen dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
  2. Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  3. Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Bidang Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai fungsi:

  1. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  2. pelaksanaan perencanaan teknis sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
  3. penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
  4. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
  5. pelaksanaan penerapan sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana irigasi, rawa, air baku dan air tanah;
  6. pelakana koordinasi, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil kegiatan;
  7. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Bina Manfaat

Seksi Bina Manfaat dimaksud dalam Pasal 2 huruf h angka 1 mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
  2. menghimpun dan mengkaji peraturan dalam merumuskan kebijakan teknis berkaitan tugas dan fungsi;
  3. melaksanakan pembinaan dan pemanfaatan air permukaan, sumber air dan irigasi kota beserta bangunan-bangunan airnya;
  4. melaksanakan kegiatan padat karya pada optimalisasi irigasi;
  5. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan air permukaan, sumber air, padat karya dan optimalisasi irigasi;
  6. melaksanakan pendataan dan update data base pemanfaatan air permukaan, sumber air dan irigasi kota beserta fasilitasnya;
  7. melaksanakan pembentukan, pembinaan, Komisi irigasi seperti P3A, GN-KPA, Dewan SDA dan atau lembaga terkait;
  8. menyiapkan rekomendasi perizinan dan pengawasan pemanfaatan air permukaan, sumber air dalam wilayah kota;
  9. menyiapkan rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, pembongkaran bangunan/ saluran irigasi dalam kota;
  10. mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait sebelum dan saat pelasanaan kegiatanmelaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
  11. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  12. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  13. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah

Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah dimaksud dalam Pasal 2 huruf h angka 2 mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
  2. menghimpun dan mengkaji peraturan dalam merumuskan kebijakan teknis berkaitan tugas dan fungsi;
  3. melaksanakan pembangunan bangunan tampungan air dan jaringan irigasi lainnya;
  4. melaksanakan pembangunan bangunan pengambilan atau penyadapan air baku, air tanah serta jaringan irigasi lainnya;
  5. melaksanakan pembangunan bangunan pelengkap dan jaringan transmisi;
  6. melaksanakan sistem pemompaan air baku;
  7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
  8. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  9. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  10. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah

Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Irigasi, Rawa, Air Baku dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h angka 3 mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
  2. menghimpun dan mengkaji peraturan dalam merumuskan kebijakan teknis berkaitan tugas dan fungsi;
  3. melaksakan operasi sistem jaringan penyediaan irigasi, rawa, air baku, dan air tanah;
  4. melaksanakan pemeliharaan sistem jaringan penyediaan irigasi, rawa, air baku, dan air tanah;
  5. melaksanakan rehabilitasi sistem jaringan penyediaan air irigasi, rawa, air baku, dan air tanah;
  6. melaksanakan konservasi sumber air;
  7. melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara periodik;
  8. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait sebelum dan sesudah pelaksanaan pekerjaan;
  9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
  10. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  11. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  12. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.