Kepala Bidang Cipta Karya

Muhammad Cecep Herly, ST. MT.

NIP. 197309272002121001

Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung

Tajudin Husen, ST. MM.

NIP. 197201291998031007

Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Perumahan (PLP) dan Air Minum

-

NIP. -

Kepala Seksi Penataan Bangunan

Agus Widodo, ST.

NIP. 197608232009031005



Bidang Cipta Karya

Tugas Pokok dan Fungsi


  1. Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan bangunan gedung, penyehatan lingkungan pemukiman, pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase.
  2. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
  3. Bidang Cipta Karya bidang yang dipimpin oleh kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala seksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

  1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
  2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan;
  4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan;
  5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan bangunan gedung, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sanitasi, jalan dan drainase lingkungan serta persampahan;
  6. pelaksanaan, penelitian, pengukuran dan pemberian petunjuk tata letak bangunan, penyiapan fatwa perencanaan bangun bangunan, pembuatan ketentuan garis sempadan dan pengukuran KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Luas Bangunan), ruang parkir, ketinggian bangunan yang digunakan untuk penetapan ijin membangun;
  7. penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi);
  8. pelaksanaan dan pengkoordinasian, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis untuk kelancaran tugas bawahan baik dengan unsur Dinas maupun dengan perangkat daerah terkait;
  9. pelaksanaan monitoring, eveluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan program strategis dan pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepala Dinas sesuai dengan llingkup tugas pokok fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya;
  10. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
  2. menghimpun dan mengkaji peraturan dalam merumuskan kebijakan teknis berkaitan tugas dan fungsi;
  3. melakasanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan opersional program pengadaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung;
  4. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung meliputi:

    1. Kantor lurah;
    2. Camat dan balai pertemuan serta fasilitas penunjangnya;
    3. Balaikota Samarinda dan fasilitas penunjangnya;
    4. Gedung untuk intansi setingkat kantor, dinas, badan dan bangunan penunjangnya;
    5. Gedung untuk instansi vertikal dan bangunan penunjangnya;
    6. Gedung untuk pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas induk, puskesmas pembantu, pos yandu dan sejenisnya) dan bangunan penunjangnya;
    7. Gedung untuk pelayanan pendidikan (SD dan SMP yang sederajat) dan bangunan penunjangnya;
    8. Gedung untuk pasar dan bangunan penunjangnya;
    9. Gedung untuk pelayanan perhubungann dan bangunan penunjangnya;
    10. Bangunan untuk rumah ibadah dan bangunan penunjangnya; dan
    11. Gedung untuk pusat kegiatan dan layanan masyarakat (pertemuan, organisasi kepmudaan dan sejenis).
  5. melaksanakan pendataan terstruktur terhadap bangunan gedung yang telah dibangun;
  6. melaksanakan penelitian terhadap kesesuaian tampilan/arsitektur dan tata letak bangunan terhadap peruntukan lahan dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang berlaku untuk mendukung program keserasian, kenyamanan dan keindahan kota;
  7. meneliti terhadap kelayakan konstruksi dan peruntukan lahan terhadap fungsi bangunan yang baru;
  8. melaksanakan pengukuran, pemberian petunjuk tata letak bangunan dan penyiapan fatwa perencanaan penggunaan bangunan sesuai peraturan bangunan yang berlaku;
  9. membuat ketentuan garis sampai dan pengukuran KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Luas Bangunan), ruang parkir, ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk digunakan pada penetapan Ijin Bangunan;
  10. menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF);
  11. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
  12. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  13. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) dan Air Minum

Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) dan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
  2. menghimpun dan mengkaji peraturan dalam merumuskan kebijakan teknis berkaitan tugas dan fungsi;
  3. menyiapkan penyusunan kebijakan di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait pada kawasan perkotaan tertentu pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
  4. melaksanakan kebijakan dan pembangunan serta pemeliharaan di bidang penyediaan dan pengelolaan air bersih, pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan dan drainase dan jalan lingkungan dan penyehatan lingkungan permukiman terkait pada kawasan perkotaan pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan,serta fasilitasi penyediaan tanah;
  5. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait pada perkotaan, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
  6. memfasilitasi serah terima aset pembangunan dan pengembangan sistem pengelolaan air bersih, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase dan jalan lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait pada kawasan perkotaan, pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
  7. mengkaji dan menyusun inovasi dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
  8. memfasilitasi implementasi inovasi penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air bersih, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, drainase dan jalan lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
  9. mengembangkan jejaring kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air bersih, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan, serta penyehatan lingkungan permukiman terkait;
  10. memfasilitasi implementasi pengembangan sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan serta penyehatan lingkungan permukiman terkait pada kawasan pasca bencana, dan kawasan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
  11. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
  12. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  13. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  14. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Penataan Bangunan

Seksi Penataan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 mempunyai tugas:

  1. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya;
  2. menghimpun dan mengkaji peraturan dalam merumuskan kebijakan teknis berkaitan tugas dan fungsi;
  3. melakukan penyiapan bahan perumusan kebjakan teknis pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan bangunan dan lingkungan;
  4. menetapkan peraturan daerah atau peraturan lainnya mengenai bangunan gedung dan lingkungannya;
  5. menyusun peraturan teknik tata bangunan yang meliputi rencana teknik bangunan dan lingkungan (RTBL) dan rencana teknik arsitektur lainnya;
  6. menyusun Rencana Tata Bangunan dan Letak Penempatan Papan Reklame, baliho, spanduk, neon box dan bangunan advertizing lainnya;
  7. melaksanakan pertelaan bangunan;
  8. melaksanakan analisis lingkup penataan bangunan yang meliputi peyusunan rencana tata banguna, memverifkasi dokumen teknis meliputi mengkajii kesesuaian luas bangunan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan arahan teknis dalam penataan ruang, sempah dan bangunan, pendataan bangunan serta penataan bangunan negara;
  9. melaksanakan verifikasi dalam penerbitan Sertifikasi Lisensi Bekerja Perencana (SLBP);
  10. mendata, menganalisa dan mengolah data perencanaan fasilitas kota;
  11. menyiapkan, mengonsep, memeriksa dan memaraf konsep naskah dinas lingkup penataan bangunan;
  12. melaksanakan koordinasi dankonsultasi dengan instansi terkait lingkup penataaan bangunan;
  13. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
  14. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
  15. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
  16. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.